Isu reformasi peradilan TNI kembali menguat di ruang publik seiring meningkatnya sorotan media online terhadap persoalan akuntabilitas aparat bersenjata. Menuk Wulandari menegaskan bahwa agenda
Penulis: jakartamajunews@gmail.com
Jelang Natal dan Tahun Baru, Ketua FJI Ajak Umat Tak Mudah Terprovokasi
Ketua Front Jihad Islam (FJI) Ustadz Abdurrahman mengajak umat Islam memperkuat ukhuwah Islamiyah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan
Formatik Ajak Rayakan Hari HAM dengan Aksi Damai, Dukung Polri Jaga Kamtibmas
Jakarta — Ketua Umum Forum Pemerhati Kebijakan Publik (Formatik), Ahmad Latupono, menyerukan agar peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dirayakan dengan aksi damai dan
TNI Diduga Terlibat Kekerasan di Papua, Aktivis HAM Minta Investigasi Independen
Gelombang keprihatinan kembali menyeruak di kalangan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia setelah serangkaian insiden kekerasan di Papua kembali melibatkan oknum anggota Tentara
Sekretaris DPD GPM DKI Jakarta Tolak Aksi Anarkis, Dukung Program Pemerintah Polri
Jakarta – Rio Novaldi, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DKI Jakarta, tegas menolak segala bentuk aksi anarkis yang selama ini
KBM Unpam prihatin atas maraknya aksi unjuk rasa anarkhis yang tidak merepresentasikan semangat intelektual.
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) menyuarakan keprihatinan mendalam atas gelombang aksi unjuk rasa anarkhis yang belakangan ini mengguncang berbagai kota di Indonesia. Mereka menilai bahwa
Presma Trisakti prihatin atas maraknya aksi unjuk rasa anarkhis yang tidak merepresentasikan semangat intelektual.
Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) menyuarakan keprihatinan mendalam atas gelombang aksi unjuk rasa anarkhis yang belakangan ini mengguncang berbagai kota di Indonesia. Mereka menilai bahwa
IPW Soroti Impunitas TNI, Desak Reformasi Peradilan Militer
Jakarta — Indonesia Police Watch (IPW) melalui Ketua-nya, Sugeng Teguh Santoso, menyoroti ketimpangan akuntabilitas antara Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait penegakan
BEMNUS Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Perlu Dibaca Dalam Kerangka Konstitusional
Jakarta — Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut,
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI ke MK: Tunda Jaga Pemberlakuannya!
Jakarta – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Tim